Dana Hibah DKI Disorot. KPK Diminta Panggil Sekda Kota Bekasi

  • Whatsapp
foto Ilustrasi

Bekasi – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sebagai penyangga ibu Kota Negara (Jakarta), bisa di bilang cukup beruntung. Soalnya Kota Bekasi setiap tahun memperoleh kucuran dana hibah hingga mencapai ratusan miliar termasuk didalamnya adalah ‘uang bau’.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, untuk tahun 2017 saja Pemkot Bekasi mendapatkan “uang bau” dari Jakarta sebesar Rp316 miliar. Uang ratusan miliar tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang

Terkait dana bantuan hibah dari Jakarta tahun 2017 yang digunakan Pemkot Bekasi untuk infrastruktur. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan banyak kejanggalan yang bisa merugikan keuangan negara.

“Sedikitnya ada 8 proyek infrastruktur yang dijalankan Pemkot Bekasi di tahun 2017. tujuh diantaranya melalu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sedangkan satu melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang  diduga bermasalah total anggarannya mencapai Rp 146,9 miliar lebih.” Kata Uchok kepada wartawan Kamis, (24/5/2018)

Untuk rinciannya papar Uchok, proyek pelaksanaan kontruksi Pembangunan Flyover Rawapanjang. Dijalankan oleh PT. Jayapura Pasifik Permai, beralamat di Jl. Pasifik permai blok G 18-19, kota Jayapura, Papua. Anggaran yang dihabiskan   Rp29.547.400.000

Kemudian, Proyek Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen, Jatiasih. Dijalankan oleh  PT. Lagoa Nusantara Beralamat di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anggaran yang dihabiskan Rp61.845.000.000

“Seteusnya, Proyek Pembangunan dan pelebaran jalan dan jembatan jatiwaringin raya yang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Tehnical Graha Multi Modern beralamat di Jalan. Cikini Raya No. 44,  Jakarta Pusat anggaran yang dihabiskan Rp40.895.462.000. ini juga bermasalah, ” ujar Uchok

READ  Pelayanan RS Bella Dikomplain Pesien Kartu Sehat

Sedangkan, proyek bermasalah lain, Proyek Rehabilitasi Jalan Pangkalan 2 Menuju Pangkalan 5, Pemenang PT. Pubagot jaya abadi beralamat di jl. Manggar VI NO. 19, Tugu Utara, Koja – Jakarta Timur. Anggaran yang dihabiskan Rp4.397.012.000.

Seterusnya, Proyek Peningkatan Jalan Cikunir. Dijalankan oleh PT.Gokma Parulian Perkasa, beralamat di Perkantoran Taman Alfa Indah Blok JI/56 Lt.2 Kel. Petukangan Utara Kec. Pasanggrahan Jakarta Selatan. Anggaran yang dihabiskan Rp 3.508.000.000. Begitu juga

“Proyektor Jasa Kontruksi Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen Jatiasih (Sisa Bantuan DKI) sebesar Rp2.721.890.000 yang dijalankan oleh PT. Uber Karya, beralamat di Jl. Bugis No.124 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara.” papar Uchok

Selanjutnya, Proyek Rehabilitasi Jalan Pangkalan 5 Menuju TPA Bantargebang. Dijalankan oleh PT. Somba Hasbo. Beralamat di Gedung Perkantoran Pulomas Satu (Gedung II Lt. 4 Ruang 12) Jl. Jend. A Yani No. 2 Pulomas Jakarta Timur. Anggaran yang dihabiskan Rp 2.782.489.000

Dan Proyek Pembangunan dan Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatiwaringin Raya. Dijalankan oleh PT Malista Kontruksi. Beralamat di Jl. Pelita raya II komp. Regency no. 9, kota Makassar Sulawesi Selatan. Anggaran yang dihabiskan Rp1.262.203.000

Dalam pelaksanaan delapan proyek di atas, kata Uchok, beberapa kejanggalan kita temukan. Pertama dalam proses lelang diduga tidak dijalankan dengan sehat disebabkan karena nilai kontrak yang disepakati pihak Pemkot Bekasi dengan perusahaan pemenang kelewat mahal.

“Contohnya dalam proyek Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen Jatiasih yang dimenangkan PT. Lagoa Nusantara dengan nilai proyek sebesar Rp61.845.000.000. Ada selisih yang teramat jauh sebesar Rp 6,4 miliar jika dibandingkan penawar terendah yakni PT. Sartonia Agung dengan penawaran senilai Rp56.787.000.000.” ungkapnya

Selain nilai kontrak yang disepakati di luar batas kewajaran, Kami juga menduga pihak penyedia lelang menggunakan trik yang sama yang pernah kami ungkapkan dalam dugaan permainan (3 proyek Plyover Kota Bekasi, yang juga menggunakan dana hibah Jakarta TA 2018, adanya persyaratan mutlak yang sebenarnya tidak substansi dan mengada-ada guna meloloskan perusahaan tertentu dan menggugurkan perusahaan lainnya.

READ  Setiap Bulan, Pengangkut Sampah Setor Uang Kebersihan Rp1,5 Juta ke UPTD

Akibatnya ujar Uchok, dalam 8 proyek di atas secara keseluruhan kami menemukan potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 11,8 miliar. Berdasarkan data di atas, kami mendorong penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membuka penyelidikan terkait 8 proyek di atas.

“Karena proyek ini dananya berasal dari bantuan DKI Jakarta, KPK juga harus memanggil Sekretaris Daerah Kota Bekasi untuk dimintai keterangan. Serta dinas PUPR dan dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku penyelenggara proyek, ” ungkapnya (norton)

Advertisement

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.