Ini Tanggapan Dishub Kota Bekasi Terkait Wacana ERP DKI Jakarta

BEKASI, TEROPONG INDONESIA.com – Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana angkat bicara terkait wacana sistem jalan berbayar atau Elektronic Road Pricing (ERP) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus melakukan pengkajian yang lebih luas lagi sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.

“Perlu kajian yang lebih dalam untuk memberlakukan itu. Itu resikonya tinggi loh”, kata Yayan, saat dihubungi melalui selulernya, Senin (2/4/2018).

Posisi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia, menurutnya tidak pantas, jika warga Negara harus mengeluarkan uang untuk bisa menginjakkan kakinya disana.

“Itu warga banyak yang tidak setuju loh, masa untuk mengunjungi  ibukota  negaranya sendiri kita harus bayar, kita udah merdeka loh”, kata Yayan.

Secara terpisah, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi, Johan Budi mengatakan bahwa penerapan ERP ini masih perlu menunggu pembuatan peraturan dan teknis pemberlakuannya.

Menurutnya, Kota Bekasi merupakan pengguna mobil terbanyak yang berkunjung ke Jakarta. “Tetapi ini masih menunggu peraturan dan teknis mekanismenya dari Korlantas”, kata Johan Budi.

“Sebenarnya ini bukan hanya masalah Bekasi saja, jadi kendaraan itu, sifatnya ERP yang berada di jalur utama ke Jakarta akan berbayar, jadi semakin padat, bayarnya juga akan semakin mahal, bisa sampai jutaan”, singkat Johan.

Seperti yang sudah ramai diberitakan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) segera bisa dioperasikan paling lambat pada Maret 2019. Sistem ERP dinilai paling ideal untuk mengatasi kemacetan parah lalu lintas saat ini.

Persiapan pemberlakuan sistem baru ini telah dimatangkan. Kendati beberapa kali sempat kesulitan mencari investor, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI kini telah memulai tahapan lelang. Sudah ada beberapa perusahaan yang berminat, termasuk asal Swedia dan Austria. Diharapkan paling lambat dalam enam bulan mendatang, Dishub akan mendapatkan perusahaan yang tepat untuk digandeng mengoperasikan ERP.

Sistem yang antara lain berlaku di Jalan Sudirman dan Thamrin ini bisa berjalan efektif jika moda transportasi massal Jakarta juga tersedia dengan baik seperti dengan beroperasinya  mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). Revitalisasi angkutan umum non bus rapid transit (BRT) yang terintegrasi dengan BRT, MRT, LRT dan moda transportasi lainnya juga membuat ERP akan lebih optimal. Belum ada kepastian soal tarif ERP, namun rencananya biaya ERP akan fluktuatif menyesuaikan tingkat kemacetan jalan raya.(ADV)

 

Pos terkait