BEKASI, TEROPONG INDONESIA.com – Pada tahun 2018 ini, Kota Bekasi akan menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yakni pemilihan Walikota dan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku perancang dan pelaksana Pilkada serentak memerlukan data yang akurat. Hal ini juga telah direspon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, selaku SKPD yang membidangi hal tersebut.
“Penduduk Kota Bekasi saat ini ada 2.409.038 orang, dengan rincian, wajib KTP, tercatat 1.778.265 orang. Yang E-KTPnya telah tercetak mencapai 1.566.963 orang. Sedangkan yang belum melakukan perekaman per akhir Januari sebanyak 90.042 orang”, kata Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Disdukcapil Kota Bekasi, Nardi, Selasa (27/3/2018).
Dikesempatan ini, Nardi juga menerangkan bahwa saat ini ada 67.803 data warga Kota Bekasi yang telah direkam dan siap dicetak. Pihaknya juga menemukan double duplikat mencapai 45.304 orang.
Menurutnya, dalam kurun waktu tiga bulan ini, pihaknya terus melakukan upaya-upaya untuk mempercepat perekaman data E KTP warga Kota Bekasi yang masih mencapai 4%. Sedangkan untuk data duplikat atau double, sudah ditanggulangi langsung oleh pusat, dan yang tersisa saat ini hanya 8.153 orang.
“Terakhir kita sudah menerapkan perekaman itu dengan melayani hari masyarakat mulai hari Senin-Sabtu, dimulai dari pukul 08:00-12:00. Hal yang sama juga telah kami lakukan di 12 Kantor Kecamatan di Kota Bekasi”, kata Nardi.
“Bahkan perekaman data E-KTP ini, kami lakukan juga di Mall Pelayanan Publik (MPP) di Proyek Trade Center, bukan hanya E-KTP, kami sediakan juga pelayanan KK, Akte Kelahiran, dengan pelayanan langsung jadi”, tambah dia.
Terkait Data ganda, lanjutnya, KPUD Kota Bekasi sudah melakukan pencoklitan (pencocokan dan penelitian) dengan melakukan kunjungan langsung ke semua rumah-rumah warga Kota Bekasi. Dari hal tersebut, ada 3.000 data yang belum klear.
“KPUD saat ini memiliki perangkat PPK dan PPS yang ditugaskan untuk terjun langsung kelapangan. Mereka ini akan bekerjasama dengan RT dan RW dilingkungan setempat, sehingga apabila ditemukan yang tidak cocok, maka akan langsung dilakukan perbaikan. Mereka juga terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan pengurus RT dan RW untuk menghimpun informasi guna meminimalisir kesalahan”, tutup Nardi. (ADV)
