CIKARANG, TEROPONG INDONESIA.com – Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Amanat Keresahan Masyarakat Bekasi (AKSI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Bekasi (kamis, 1/2/2018) menyusul ramainya kecaman oleh warga Bekasi terkait besarnya Anggaran pengadaan pakaian kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bekasi yang mencapai Rp. 1 Milliar.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT Pelita Bangsa, Jaelani mengatakan, mahasiswa dan pemuda Bekasi meminta Bupati dan Wakil Bupati serta 50 anggota dewan menyetujui 3 tuntutan yang mereka sebut sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).
Pertama dalam orasinya, Jaelani meminta Pemkab Bekasi membuka seluas-luasnya Informasi Publik agar masyarakat bisa ikut andil dalam melakukan pengawasan pembangunan melalui website resmi Pemkab Bekasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Peran serta masyarakat tampak sengaja dikebiri oleh pemerintahnya sendiri dengan tidak dibuka seluas-luasya informasi publik. Website resmi Pemkab Bekasi tidak menyajikan apa yang menjadi hak publik seperti draft APBD. Padahal jika saja dimuat maka masyarakat bisa ikut andil mengawasi pembangunan di wilayahnya,” kata Jaelani
Lanjut Jaelani, kedua mereka meminta pemerintah daerah untuk mengikutsertakan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD menjadi APBD sebagai nadi kehidupan sebuah daerah.
“Karena pemerintah daerah dan 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapat amanah masyarakat untuk merencanakan, menganggarkan, mengesahkan dan melaksanakan APBD saat ini tidak maksimal dan merakyat. Sehingga masih nyata persoalan-persoalan mendasar di masyarakat seperti kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, macet, banjir, kriminalistas dan lain sebagainya, maka kami minta untuk melibatkan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD.” harapnya.
Peserta aksi lainnya Abdul Muhaimin menambahkan, untuk tuntutan yang ketiga AKSI mendesak agar Pengadaan Pakaian untuk Kepala Daerah dihapuskan dan tidak dianggarkan lagi kedepannya.
“Hapuskan anggaran Pengadaan seragam. Karena Saya yakin Bupati dan pak wakil ikhlas mengabdi dan mampu untuk beli sendiri. Nah lalu uang 1 milliar itu bisa untuk modal usaha masyarakat.” terangnya
Ketika pendemo menyampaikan aspirasinya di gedung Kantor DPRD. Pemdemo enggan diminta untuk masuk perwakilan menyampaikan aspirasi namun memilih untuk anggota dewan yang menemuinya keluar.
Daris Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi secara prinsip mengatakan setuju dengan tuntutan pendemo dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat peserta aksi untuk mendorong agar tiga tuntutan terealisasi.
“Memang kita akui anggaran sebesar itu lolos tanpa pantauan. Karena kemarin teman-teman dewan prioritas mengawasi pendidikan dan kesehatan. Setelah ini akan langsung panggil instansinya untuk dievaluasi mengapa mengusulkan anggaran pakaian untuk ibu bupati dan pak wakil mencapai 1 milliar” kata daris kepada media.
Pantauan media Pendemo membawa bendera-bendera Partai untuk menuntut janji merakyatnya para wakil rakyat yang terbilang masih lebih mementingkan kepentingan partai. usai berdemo di gedung DPRD melanjutkan ke kantor Bupati namun kebetulan para petinggi Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak ada di tempat.
Pendemo berjanji minggu depan akan kembali dengan massa yang lebih banyak. Hingga 50 dewan dan Bupati menandatangani tuntutannya.(red)
