ASN Ikut Politik Praktis Bisa Dipecat

BANDUNG TEROPONG INDONESIA.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa  mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat menjaga netralitas.

Hal ini dikarenakan pada Rabu 27 Juni 2018 akan digelar pelaksanan pilkada serentak mulai dari pemilihan gubernur hingga pemilihan kepada daerah seperti bupati dan walikota.

Menurut dia, ASN sikap netralitas ini berdasarkan kepada Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dalam surat edaran tersebut, ASN tidak dibenarkan memberikan komentar, share, atau me-like unggahan baik berupa teks, foto, atau video mengenai pasangan calon peserta Pilkada, baik Pilgub, Pilwalkot, atau Pilbup.

Tidak hanya dilarang untuk melakukan hal di atas, ASN pun diingatkan agar tidak  menghadiri deklarasi bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik.

Dilarang mengunggah dan menanggapi postingan akun media sosial calon kepala daerah, seperti like, komentar, dan sejenisnya, atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

Tidak hanya itu, dibeberkan Iwa bahwa berfoto bersama dengan bakal calon pun tidak dibenarkan.Terakhir, ASN dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

“Ini sangat ketat, bukan lebih ketat lagi. Yang sudah jelas ketat adalah menghadiri deklarasi dengan atau tanpa menggunakan atribut, artinya kalau pakai pakaian preman pun kalau ketauan PNS, bisa ditindak,” kata Iwa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Trans Hotel, Kota Bandung, Selasa (30/1).

Menyikapi hal ini Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, saat ini pilkada masih masuk dalam tahap pendaftaran pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Meski seperti itu pada saat ini pihak Bawaslu Jabar sudah menindaklanjuti laporan 19 PNS atau ASN yang diduga terlibat politik praktis.

“Adapun 18 ini ada di Majalengka, Kota Banjar, dan Kabupaten Subang. Terakhir ada satu lagi dari Sumedang dan masih proses. Kasusnya ini meng-upload foto saat ikut deklarasi paslon, ada juga yang ikut serta mengantarkan paslon ke KPU saat pendaftaran. Ada PNS yang guru atau dari OPD,” kata Harminus. (JAK)

Pos terkait