Bappenas : Dampak Kerugian Akibat Kemacetan DKI Jakarta Mencapai 67 Triliun per Tahun

  • Whatsapp

JAKARTA, TEROPONG INDONESIA. COM – Kemacetan lalu lintas Kota Jakarta setiap tahun terus meningkat. Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa tahun 2017 dampak Kerugian akibat Kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun, sementara untuk Kota Jakarta mencapai Rp 67, 5 triliun, demikian disampaikan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono dalam diskusi di Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Menurutnya, untuk mengurangi kerugian yang tidak harus terjadi tersebut, pihaknya Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lain telah mempersiapkan berbagai terobosan dan harus dilaksanakan secepatnya.

Bacaan Lainnya

“Berbagai terobosan yang dipersiapkan tersebut telah dan terus dikomunikasikan oleh BPTJ dengan Gubernur dan seluruh Wakil Gubernur DKI Jakarta serta kepala-kelapa daerah di Bodetabek,” katanya.

Dia menyebutkan, BPTJ dan Pemprov DKI akan terus berkoordinasi menindaklanjuti program peningkatan layanan angkutan umum dan penanggulangan kemacetan di DKI Jakarta dalam lingkup penanganan se-Jabodetabek.

Bambang mengatakan, permasalahan transportasi Jabodetabek saat ini dengan kondisi tingkat kemacetan yang sangat tinggi, di mana rasio volume kendaraan dibandingkan dengan kapasitas jalan sudah mendekati 1 atau dengan kata lain sudah sangat macet dan perlu penanganan serius.

Untuk pergerakan lalu lintas harian di Jabodetabek, bambang menyebutkan yang semula pada 2003 sebesar 37,3 juta perjalanan per hari meningkat 58 persen atau mencapai 47,5 juta perjalanan per hari pada 2015. Dari 47,5 juta perjalanan orang per hari tersebut, sekitar 23,42 juta merupakan pergerakan di dalam Kota DKI, 4,06 juta adalah pergerakan komuter, dan 20,02 juta adalah pergerakan lainnya yg melintas DKI dan internal Bodetabek.

Perjalanan di Jabodetabek rata-rata didominasi sepeda motor, sebaran dari total pergerakan Jabodetabek didominasi sepeda motor, yakni 75 persen, kendaraan pribadi 23 persen, dan 2 persen oleh kendaraan angkutan umum. “Hal ini tentu berdampak pada perekonomian dan lingkungan,” katanya.

“Untuk bisa mendorong kebijakan tersebut, yang dipersiapkan adalah menyiapkan lajur khusus angkutan umum di wilayah Jabodetabek, park and ride yang memadai, menyiapkan berbagai alternatif angkutan umum, seperti jemputan, JR Connexion, dan JA Connexion,” katanya

Ada beberapa terobosan yang sudah dan akan dilakukan, yaitu BPTJ dan Pemerintah Provinsi DKI yakin harus mendorong kebijakan, seperti penerapan ganjil genap, pengaturan sepeda motor, ramp metering di tol, electronic enforcement, dan pengaturan angkutan barang. (red / kom)

Pos terkait