BEKASI TEROPONG INDONESIA.com – HARI Pangan Sedunia, sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa mencapai ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan adalah satu paket yang harus diwujudkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Alexander Zulkarnain mengatakan, pada proses penguatan ketahanan pangan terdapat parameters penting yaitu unsur stabilisasi pangan dan keanekaragamanan pangan.
“Pangan harus dikendalikan untuk menghindari lonjakan harga yg disebabkan mekanisme pasar,” ujar Zulkarnain.
Dalam hal ini, kata dia, produksi harus berlimpah untuk tidak tergantung pada impor pangan dan dijaga ketersediaan pasokan pangan. Pasar induk adalah alat kontrol yang efektif menjaga pasokan. Peran bulog harus diperkuat untuk interverensi pasar.
“Harga komoditas yang wajar bisa dijadikan indikator stabilisasi pangan,” terangnya.
Lebih lanjut Alex menyebut, terkait status gizi sebagai salah satu point penting dalam standar konsumsi pangan di masyarakat, pola konsumsi sayur dan buah masih belum sesuai harapan sebagaimana standar Food and Agriculture Organization (FAO) sekitar 70 kg per kapita pertahun.
“Sementara konsumsi masyarakat pada level 34 kg per kapita per tahun,” kata dia.
Ia menuturkan, ini merupakan tantangan pencapaian ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan, harga terjangkau dan pola konsumsi pangan sesuai yang di harapkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan ekonomi maka ke depan pangan fungsional akan menjadi trend yang dibutuhkan masyarakat. Karena pangan fungsional dibutuhkan untuk kesehatan dan memperkuat mekanisme daya tahan tubuh.
Menurut Kadis Zulkarnain, trend ini memberikan keuntungan kepada pemerintah yaitu,
1. Membuka lapangan pekerjaan dengan meningkatnya diversifikasi pangan alternatif.
2. Mengurangi biaya kesehatan dengan pola makan yang lebih sehat dan aman, tingginya konsumsi beras dengan korelasi. Tingginya biaya kesehatan dalam hal ini perlu upaya penurunan Konsumsi karbohidrat dengab konsep one day no rice perlu disosialisasikan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kegiatan Bisnis pangan fungsional yang berpotensi meningkatkan pajak daerah. (norton/ADV)
