Takut Salah, Pemkot Bekasi Minta Pendampingan Ke Kejari

BEKASI SELATAN, Pemerintah. Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi 

Kedatangan kedua dinas tersebut untuk meminta pendampingan terkait kegiatan pembangunan fly over Rawa Panjang dan pembangunan jembatan Kemang Pratama

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Pertanahan di Dinas Perkimtan  Kota Bekasi, Amran mengatakan bahwa kedatangan dinasnya ke Kejari hanya sebatas meminta pendampingan ke Kejari terkait pembebasan lahan untuk pembangunan fly over Rawa Panjang dan pembebasan lahan jembatan Kemang Pratama. 

Kedatangan kita hanya sebatas minta pendampingan ke Kejari, ” katanya Selasa, (8/11) di kantor Kejari

Diakuinya, maksud pedampingan ini agar semua aturan kita laksanakan sesuai dengan aturan ,”Supaya kita tidak ada kesalahan dalam kegiatan, maka kita minta pendampingan, ” ucapnya 

Diungkapkannya, untuk pembebasan lahan fly Over Rawa Panjang, Pemkot Bekasi akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar

Sedangkan, untuk pembebasan lahan cipendawa sebesar Rp 8,7 miliar dan itu baru estimasi harga karena masih menunggu apresial dan jembatan Kemang Pratama masih dalam proses

“Kalau untuk pembayarannya, Kita akan lakukan secara bertahap, dan pembayarannya sendiri ada di APBD Perubahan 2017,” sebut dia

Ia juga mengakui bahwa pengadaan lahan tersebut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui Kelurahan

“Prinsipnya, masyarakat mendukungnya. Insya Allah dianggarakan di APBD Perubahan, kaitan kita minta pendampingan ini, apabila ada pembayaran nanti, ” tambah Amran

Ditempat yang sama, Kabid Tata Air Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dicky Irawan mengaku kedatanganya ke Kejari karena ada undangan rapat terkait progres kegiatan

“Itu rapat progres dibidang tata air aja. Gak ada yang lain kok, ” pungkasnya

Disinggung apakah undangan ini terkait adanya temuan atau pun laporan LSM terkait proyek bermasalah di dinas PUPR, Dicky pun menyangkalnya

Selain kedua dinas tersebut, juga  terpantau di Kejari yaitu, Camat Bekasi Selatan, Camat Rawalumbu serta Lurah Pekayon (ton)

 

Pos terkait