BEKASI, TEROPONGINDO.com -Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi masih kesulitan melakukan sertifikasi lahan fasos fasum yang saat ini belum terdata secara lengkap.
“Target kita tahun ini baru sertifikasi lahan atau aset di 240 titik. Yang 20 titik lahan aset Pemkot Bekasi berdasar BA 28, hasil dari pemekaran Kabupaten Bekasi,” ungkap Kepala BPPKD Kota Bekasi, Supandi Budiman Selasa, (7/11/2017).
Pihaknya bahkan mengakui jika pengelolaan aset dan administrasi keuangan menjadi kunci bagi pemerintah Kota Bekasi mendapatkan penilaian BPK Provinsi dengan Wajar Tanpa Pengecualian
Karena itu, saat ini pihaknya melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat melakukan sertifikasi lahan fasos fasum yang saat ini dimiliki pemerintah Kota Bekasi.
“Kadang ada yang dikelola pihak ke tiga tapi ada juga yang sudah ditinggalkan pengembang jika itu bangunan perumahan di atas tahun 80an,” kata Supandi.
Menurut Supandi, keharusan sertifikasi lahan sudah diperintahkan pihak Wali Kota dan pihaknya menargetkan ada penambahan aset yang nantinya tercatat dengan program ini. Bagi para pengembang yang saat ini sudah tidak mengembangkan wilayah perumahan BPKAD sudah melakukan pendataan.
“Intinya ke depan akan lebih baik terkait pencatatan aset dan kepemilikian melalui sertifikasi,” pungkas Supandi (son/adv)
