JAKARTA, TEROPONG INDONESIA.com – Partai Golkar (PG) terus dirundung duka. Bertubi-tubi kadernya tersangkut kasus korupsi. Selama lebih dari satu bulan terkahir, sudah hampir 10 kader PG yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari KPK.
Atas peristiwa tersebut, elit Golkar sudah mulai resah. Para elit mengakui OTT yang terus terjadi mempengaruhi elektabilitas partai. Apalagi, saat ini, Ketua Umum (Ketum) PG Setya Novanto juga terus dikejar-kejar KPK karena diduga terlibat korupsi proyek E-KTP.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PG Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar, Bobby Adhitio Rizaldi mengemukakan OTT yang terus terjadi menjadi kerja berat bagi seluruh kader untuk bangkit. Golkar terus memperbaiki diri agar tidak terus terjerumus dalam perbuatan yang memperburuk citra partai.
“Kita sedang sisir yang berintegritas untuk menjadi caleg. Kita mencari yang memiliki kapasitas elektoral yang kuat dan bisa membawa citra partai menjadi lebih baik daripada sekarang,” kata Boby di Jakarta, Sabtu (7/10).
Ia menjelaskan dalam tahun-tahun politik seperti sekarang hingga tahun 2019 mendatang, kasus hukum seperti OTT sangat pengaruhi elektabilitas partai. Apalagi jika kasus-kasus terus dimanfaatkan oleh lawan politik untuk merusak Golkar.
“Di tahun politik seperti ini kerja partai untuk meningkatkan elektabilitas sangat berpengaruh karena kasus OTT atau pelanggaran-pelanggaran,” tutur anggota Komisi I DPR ini.
Sementara Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I, Jawa, Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid berpandangan perlu pembenahan total yang dilakukan oleh partainya. Hal itu sebagai refleksi atas tertangkapnya sejumlah kader belakangan ini.
“Golkar perlu refleksi total mengenai perilaku politik kader. Ini kan dalam waktu satu bulan, tujuh kader yang ketangkap KPK,” kata Nusron.
Menurutnya, Golkar perlu ingat jargon “Suara Golkar, Suara Rakyat”. Data hasil survei menunjukkan kehendak rakyat adalah menginginkan partai politik yang mendukung pemerintahan bersih. Golkar, perlu refleksi agar betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat.
“Ada yang salah dalam maksud dan tujuan berpolitik mencapai kekuasaan. Kok sampai kemudian 7 orang dalam sebulan (kena tangkap KPK),” ujar Nusron. (RED)
