JAKARTA, TEEOPONG INDONESIA.COM – Rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta dengan agenda mendengarkan pidato politik perdana Gubernur DKI 2017-2022 gagal diselenggarakan, Senin (16/10/2017). Hal ini karena partai pengusung, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Gerindra-PKS dinilai lemah melakukan konsolidasi terhadap fraksi-fraksi di dewan Kebon Sirih.
Meski demikian semuanya itu tidak mengurangi dukungan kalangan anggota DPRD DKI Jakarta terhadap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Seperti diungkapkan Bestari Barus, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta.
“Ya.. ini hanya soal komunikasi saja. Paripurna bisa besok. Semua aman dan damai. Buktinya, PDIP, Hanura, dan PKB, datang ke istana,” kata Bestari Barus, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Senin malam (16/10/2017).
Mestinya Fraksi Gerindra-PKS sudah melakukan komunikasi dengan tujuh fraksi dan pimpinan dewan menyelenggarakan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Komunikasi ini penting untuk menentukan jadwal rapat tertinggi lembaga legislatif tersebut jauh hari sebelum hari H. Sebab, jadwal pelantikan pemenangan pest demokrasi Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi sudah ditentukan sejak April lalu.
Padahal, sejak 2007 Gubernur-Wakil Gubernur DKI terpilih Fauzi Bowo – Prijanto dan 2012 Jokowi-Ahok, DPRD DKI selalu menyelenggarakan rapat paripurna istimewa penyambutan orang nomor satu di Ibukota tepat di hari pelantikan.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus. Dia mengakui, tertundanya rapat paripurna istimewa bersama Gubernur DKI baru tak lepas dari komunikasi Gerindra dan PKS yang lemah terhadap fraksi-fraksi di dewan.
Konsekuensinya, kata dia, rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato politik perdana Anies Baswedan sebagai gubernur di dewan di Kebon Sirih gagal digelar tepat waktu. Namun demikian, dia memastikan, pihaknya siap mendukung penuh pasangan Anies-Sandi menjalankan roda pemerinrtahan di DKI.
Apalagi, Anies-Sandi terpilih secara demokratis dan konstitusional. “Jadi, tak ada alasan enggak mendukungnya,” katanya.
Dia juga mengungkapkan, dewan di Kebon Sirih akan mendukung semua program Anies-Sandi. “Tapi, jika melenceng NasDem paling depan mengkritisi. Prinsipnya, pembangunan harus jalan,” tandasnya.
Berbeda dengan Bestari, Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik menyatakan selama ini komunikasi lintas fraksi di DPRD DKI berjalan baik. Namun terkait ditundanya paripurna istimewa pidato Anies-Sandi dihadapan 106 anggota dewan hanya masalah waktu yang terlalu sempit.
“Ini hanya masalah waktu yang sempit. Besok, Selasa (17/10/2017), Bamus DPRD DKI rapat dulu menentukan jadwal paripurna. Insyaallah, Rabu (18/10/2017) paripurna istimewa. Tidak ada masalah,” kata Taufik di DPRD DKI dihubungi terpisah.
Taufik juga memastikan, semua Fraksi di Kebon Sirih sudah tak ada lagi faksi-faksi pasca Pilgub DKI 2017, semuanya sudah sepakat membangun Jakarta yang lebih baik.
Karenanya, dia menjamin soal paripurna istimewa bakal berjalan lancar. “Ini kan tertunda karena kemalaman. Biarkan, warga Jakarta pesta kemenangan dulu lah,” ujar Ketua DPD Gerindra DKI itu.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Reza Hariyadi menyatakan, peristiwa hari ini harus dijadikan pelajaran bagi Gerindra PKS. “Gagalnya paripurna istimewa pidato Anies Baswedan di DPRD DKI menandakan konsolidasi yang tak tuntas,” ungkap Reza.
Meskipun, kata dia, memang tidak ada keharusan menyelenggarakan paripurna istimewa. Sebab, tanpa paripurna legitimasi keterpilihan Anies-Sandi tetap sah secara konstitusional. “Gerindra dan PKS harus bangun komunikasi politik segera. Agar ada perimbangan kekuatan di DPRD,” ujar Reza.
Menurut dia, kedepan kerja partai pendukung Anies-Sandi di Kebon Sirih harus lebih keras lagi. “Jangan sampai, karena lemah di dewan menghambat kerja selama lima tahun kedepan. Tentu, ini sangat merugikan warga DKI, karena nanti dampaknya pada pembangunan,” beber Reza mengingatkan.
“Anies atau Sandi juga harus membangun komunikasi yang baik dengan fraksi-fraksi di DPRD DKI. Anies-Sandi harus adaptasi dengan DPRD DKI,” jelas dia.
Reza menambahkan, konsensus politik antara partai pengusung dan semua fraksi harus terjadi. “Jadi, kedewasaan politik harus ada di DPRD DKI,” pungkasnya.(Red/dia)
