Nah Loo.. Dinas PUPR Kota Bekasi Tak Bisa Jelaskan Titik Pengerjaan Peningkatan Fasilitas PJU Senilai Rp9,3 Miliar

Bekasi – Seketaris DPP Lembaga Investigas Anggaran Publik (LINAP) Baskoro mempertanyakan kegiatan pelaksanaan proyek Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Bekasi TA 2016 sebesar Rp.9,34 miliar yang bersumber dari bantuan Provinsi.

Pasalnya, sampai detik ini, titik lokasi proyek yang menggunakan uang negara tersebut enggan diketahui keberadaannya begitu juga dengan nomor paket kontraknya.

Bacaan Lainnya

“Kita sudah layangkan surat ke PUPR soal lokasi pengerjaanya dan kontraknya, tapi mereka (PUPR) tidak bisa jelaskan paket pekerjaanya. itu yang menjadi alasan kami kanapa dikatakan bahwa proyek itu diduga fiktif,” ujarnya, Senin (2/10) di kantornya

Menurut dia, pada proyek ini, pihak PUPR diduga sudah ada upaya atau unsur melakukan perlawanan hukum lantaran surat konfirmasi yang dilayangkan tidak ada balasan atau jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi.

Mengingat sebelumnya, public mengetahui bahwa proyek tersebut dinyatakan gagal atau digagalkan proses lelang nya

Sedangkan melalui surat LSM DPP LINAP ke Dinas PUPR yang mempertanyakan kebenaran dari gagal lelang tersebut kemudiam dibalas pihak dinas terkait bahwa proyek tersebut sudah terealisasi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku

“Lalu kami kembali menyurati dan mempertanyakan Dinas PUPR terkait kejelasan dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan titik lokasi pelaksanaan fisik berdasarkan balasan atau jawaban surag dari Dinas PUPR sebelumnya yang mengatakan bahwa proyek itu tidak digagalkan lelangnya dan sudah berjalan sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. itulah yang menjadi alasan kami menduga bahwa sudah ada unsur melawan hukumnya,” jelasnya

Disinggung enggan dibalasnya surat konfirmasi terkait paket dan titik pekerjaan itu, ia mengancam akan melaporkan hal ini ke penegak hukum.

Apalagi lanjut dia, pihaknya sudah melayangkan surat SOMASI sebanyak 2 kali ke Dinas PUPR dengan nomor DPP LINAP/SOM/1008/IX/2017 dan nomor DPP LINAP/SOM/1008/IX/2017

“Kalau SOMASI kami dalam waktu 7×24 jam juga tidak dibalas, Kami akan laporkan kasus ini ke penegak hukum dalam hal ini Kejati hingga ke KPK,” ancam Baskoro (ton) 

 

Pos terkait