Disparbudpora Sebut Ada Dua Cagar Budaya Baru di Kabupaten Bekasi 

  • Whatsapp

CIKARANG, TEROPONG INDONESIA.COM – Kepala Bidang Budaya pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bekasi, Suwartika mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana mengajukan dua situs baru menjadi cagar budaya tingkat nasional.

“Keduanya bakal melengkapi enam cagar budaya lain yang lebih dulu diakui melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya Kamis, (12/10)

Bacaan Lainnya

Kedua situs baru tersebut yakni situs purbakala Buni Desa Muara  Bakti dan Masjid Jami Al Mujahidin Cibarusah. Berdasarkan hasil kajian arkeolog, kedua peninggalan sejarah itu layak menjadi cagar budaya nasional,”Jelas Suwartika

“Kami sedang mengajukan sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan tahun lalu. Jika memenuhi unsur, nantinya cagar budaya Kabupaten Bekasi akan bertambah,” ungkap dia

Hasil kajian tersebut akan diajukan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Wilayah Kerja Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

Bahkan, ungkap dia, 6 bangunan bersejarah sebelumnya, melalui balai tersebut menetapkan enam peninggalan sejarah di Kabupaten Bekasi sebagai cagar budaya diantaranya, Pendopo Cikarang (kantor bekas kewedanaan Cikarang Utara), rumah bersejarah yang kini menjadi asrama Polsek Cikarang 1, dan rumah bersejarah yang kini menjadi asrama Polsek Cikarang 2.

Kemudian Saung Ranggon di Cikedokan Cikarang Barat, Gedung Juang 45 di Tambun Selatan, serta bangunan bersejarah yang kini digunakan Dinas Pemadam Kebakaran di Tambun Selatan. Keenam cagar budaya tersebut berjenis bangunan.

Menurutnya, penetapan cagar budaya memberi garansi tersendiri atas keaslian peninggalan bersejarah tersebut

Selain itu kata Suwartika, peninggalan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya tidak boleh diubah apalagi dihancurkan.

Terhadap cagar budaya yang dimaksud, setiap orang dilarang melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif.

“Bahkan untuk pemugaran atau perbaikan atau bahkan pemeliharaan harus didampingi para ahli. Tujuannya jelas agar keaslian situs tersebut dapat terjaga. Cagar budaya pun dilarang dipindahkan dan atau dipisahkan dari titik awalnya tanpa izin,” tuturnya

Sekedar diketahui, Pelestarian cagar budaya itu dilindungi negara dan diatur dalam Undang-undang 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Dimana, setiap orang yang merusak cagar budaya diancam pidana penjaran maksimal 15 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar.

Regulasi tentang cagar budaya ini pun terbilang ketat, bahkan setiap orang yang tidak melaporkan adanya cagar budaya dapat dinyatakan melanggar undang-undang. Di sisi lain, setiap orang yang melakukan pencarian cagar budaya tanpa izin pun terancam pidana (RED)

 

 

Pos terkait