Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo mengaku masih ada pungutan liar dalam perekaman maupun pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
“Ternyata masih ada pungli di daerah-daerah,” ujar Thahjo di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017).
Ia menyesali praktik-praktik semacam itu. Keberadaan pungli membuat masyarakat malas merekam data pribadi dan membuat e-KTP berbasis Nasional.
Hal itu menjadi salah satu alasan Tjahjo meminta jajarannya menjemput bola. Ditjen Dukcapil Kemendagri mendatangi langsung masyarakat untuk merekam data dan mendapatkan e-KTP secara langsung.
“Mudah-mudahan dengan model Taman Mini Indonesia Indah, setiap ada event kita buka (stan perekam data pribadi). Mudah-mudahan bisa menyerap,” kata dia.
Thahjo mengatakan, Kemendagri mengirim sekitar 7,8 juta blanko kosong e-KTP ke berbagai daerah di Tanah Air. Selain itu, pihaknya juga sengaja menyimpan satu juta blanko e-KTP di DKI Jakarta.
“Kami memang menyimpan satu juta di pusat ya, jadi kalau ada event nasional, kalau ada acara apa, kita buka stan di sana,” kata dia.
Thahjo juga mengatakan, masih banyak masyarakat di daerah-daerah yang hingga kini masih belum memiliki e-KTP. Seperti di Sumatera Utara, sejumlah daerah perbatasan seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua.
“Tapi Kalimantan Utara bisa jalan bagus, Kalbar juga sudah lumayan. Tapi Jawa ini paling besar, karna Jawa ini meliputi hampir 60 juta penduduk dan masih bangak yang belum mau merekam datanya,” kata dia (red)
