CIKARANG, Teropong Indonesia.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengakui masih terdapat perbedaan data dengan badan pusat statistik terkait angka kemiskinan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju seusai membuka seminar hari statistik dengan tema Kerja Bersama Dengan Data di Ruang Rapat Bupati komplek Pemkab Bekasi mengatakan sejauh ini belum terdapat kesinkronan data antara Pemkab Bekasi dengan BPS, padahal data sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
“Salah satu data yang belum sinkron adalah angka kemiskinan, dimana data BPS menyebutkan angkanya mencapai 11 persen sementara data yang dimiliki kabupaten bekasi berjumlah 5 persen,” katanya pada Kamis (28/9).
Untuk itu pihaknya akan bekerjasama dengan BPS maupun instansi lain untuk mensinkronkan data agar kebijakan pembangunan Kabupaten Bekasi lebih terarah.
Uju menambahkan dalam mensinkronkan data tersebut, pihaknya juga mengarahkan ke tiap-tiap SKPD untuk bekerjasama dengan BPS untuk memperbaharui data yang ada (TON)
